11 Pengurus DPD Golkar Lampung Laporkan Plt Ketua DPD ke Mahkamah Partai

RUBRIK, BANDAR LAMPUNG – Sejak kembali dipimpin Alzier Dianis Thabranie, DPD I Partai Golkar (PG) Lampung sejatinya tidak pernah berkonflik. Namun, entah mengapa saat dirinya mulai getol menyoal mandeknya APBD Perubahan di Provinsi Lampung, DPP PG justru mencopot Alzier dari jabatannya.

Melalui SK Nomor: KEP-149/DPP/GOLKAR/IX/2016 tanggal 8 September, DPP PG menunjuk Lodewijk Friedrich Paulus sebagai Plt Ketua DPD I PG Lampung. Alih-alih menjaga PG Lampung tetap kondusif, belakangan Lodewijk justru membuat situasi internal di partai berlambang pohon beringin itu jadi panas.

Bagaimana tidak, pada 10 Oktober lalu, Lodewijk diketahui mengajukan surat Nomor: B.86/DPDPG-I/LPG/X/2016 yang berisi permohonan pengesahan komposisi dan personalia pengurus transisi DPD I PG Lampung. Bak gayung bersambut, SK Nomor: KEP-172/DPP/GOLKAR/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang pengesahan perubahan tersebut pun terbit.

Padahal, SK penunjukan Plt yang dimiliki Lodewijk seharusnya tak mempengaruhi kepengurusan DPD PG Lampung masa bakti 2015-2020 yang telah disahkan oleh SK Nomor: KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 lalu.

“Tidak ada satupun aturan organisasi Partai Golkar yang membolehkan Pelaksana Tugas Ketua DPD melakukan perubahan komposisi dan personalia kepengurusan,” kata Wakil Ketua DPD PG Lampung, Iberahim Bastari, Rabu (16/11/2016).

Anehnya, selain mengajukan perubahan kepengurusan tanpa terlebih dulu menggelar rapat pleno dengan seluruh pengurus DPD PG Lampung. DPP juga menuliskan jika SK 172 tersebut membuat SK 149 tidak berlaku lagi, atau dalam kata lain sebagai pembaruan.

Hal itu tentu terasa janggal, sebab SK 149 tersebut saat ini tengah diperkarakan di Mahkamah Partai Golkar. “Ini tentu menyalahi AD/ART, terlebih perubahan komposisi kepengurusan secara sepihak jelas melanggar Pasal 3 Peraturan Organisasi DPP PG Nomor: PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011,” ungkap Iberahim.

Dirinya menegaskan, perubahan komposisi dan personalia tersebut adalah inkonstitusional (cacat hukum) serta harus batal demi hukum. Dirinya juga kini telah melaporkan perbuatan yang dianggap semena-mena tersebut kepada Mahkamah Partai.

Selain Iberahim Bastari, ada sebelas pengurus DPD I PG Lampung lain yang ikut melapor, di antaranya Taren Sembiring, Risodar AH, Sefi Anggraeni, Dasril Yanto, Rahmayudin, Zainab, Kartubi, Daryanto Dahlir, R Hendro Martono, A Faanzir Zarami.

“SK Nomor: KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD PG Lampung masa bhakti 2015-2020 tetap sah dan berlaku secara utuh,” tegasnya.(*)