Pemkot Metro Usulkan Tambah 8 Dinas Baru, DPRD: Pasti Nambah Biaya Belanja Pegawai
RUBRIK, METRO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan, Dinas Tata Kota dan Pariwisata akan menghilang dari struktur organisasi Pemerintah Kota Metro.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Basuki, dua dinas tersebut hilang karena akan dilebur. “Memang satu yang hilang karena dilebur. Tapi yang nambah banyak. Satu hilang tumbuh delapan. Dari 11 dinas saat ini, diusulkan jadi 19 dinas,” terang Basuki seusai memberi pandangan umum fraksi atas usulan raperda perangkat daerah Metro, Kamis (15/9/2016).
Ia mengaku, pihaknya menerima usulan dinas dari pemerintah. Namun, DPRD masih akan menilai berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016, apakah 19 dinas yang diusulkan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan, dan melihat efisiensi maupun efektivitas kerja.
“Kita sepakat. Tapi belum tentu kita setuju. Organisasi harus menganut asas kaya fungsi miskin struktur. Bukan sebaliknya, banyak struktur tapi miskin fungsi. Ini masih kita bahas. Karena jika 19 ini jadi, kan ada 19 eselon II atau kepala dinas yang sebelumnya 11. Ya pasti nambah biaya belanja pegawai kan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pada periode 2009-2014, DPRD dan Pemkot Metro telah sepakat dengan melihat efisiensi dan efektivitas kerja perangkat daerah mengerucutkan 16 dinas menjadi 11 dinas. Hal tersebut juga telah memerhatikan nomenklatur.
Wali Kota Metro Achmad Pairin mengaku usulan raperda pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah setempat telah mengikuti kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
“Kami pada prinsipnya sependapat terkait struktur kaya fungsi. Dan usulan telah mengikuti PP 18. Namun, untuk kesempurnaan perda, ini memang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama,” ujarnya saat memberi jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Pairin mengaku, penentuan besaran tipelogi perangkat daerah juga telah dilakukan validasi kesesuaian data dalam sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan.
“Dan terkait usulan peraturan fungsi dan tugas perangkat daerah, kami juga sepakat dan akan menindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah,” tuntasnya.(*)
