Kebut Raperda Retail Modern, DPRD dan SKPD Godok Zonasi Toko Modern di Lampung Tengah
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Panitia Khusus (Pansus) Toko Modern DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengan para pemilik toko retail modern yang ada di sekitaran Kecamatan Terbanggibesar. Di antaranya Putra Baru, Bagas Mart, AMRI, membahas tentang perizinan toko modern.
“Anggota Pansus Toko Modern ingin mendengar langsung dari para pemilik toko retail modern tersebut guna mencari jalan keluar yang tidak saling merugikan masyarakat Lampung Tengah dan para anggota DPRD tidak kehilangan muka. Karena saat ini Lampung Tengah belum memiliki perda tentang toko modern,” ungkap Ketua Pansus Toko Modern Raden Zugiri, Senin (13/2/2017).
Zugiri mengatakan, terkait rekomendasi tentang penutupan seluruh Alfamart dan Indomaret yang ada di Lampung Tengah yang sudah menyalahi perizinananya, kini para wakil rakyat sedang melakukan pembahasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi terkait pendirian toko modern antara badan pembahasan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pansus berharap, ada kesimpulan tentang toko modern ini. “Saat ini kami sudah memberikan waktu kepada pihak eksekutif selama 15 hari lagi mencari jalan keluar semua tentang pemasalahan toko modern. Dan saat ini Bapemperda sedang membahas draf peraturan perundangan tentang RDTR dengan dinas terkait.
Menurut Zugiri, pansus berkeinginan masalah ini segera terselesaikan dan peraturan daerah itu yang dapat menyelesaikannya.
Sementara itu, salah satu pemilik toko retail modern Putra Baru, Listiyawan menuturkan bahwa ia sendiri tidak begitu paham bahwa perizinan toko modern belum ada di Lampung Tengah. Karena saat pengajuan izin beberapa tahun lalu, ia hanya mengajukan perizinan perdagangan biasa.
Listiyawan menuturkan, bila memang diperlukan pembaharuan izin pihaknya bersedia melaksanakannya.
“Kami tidak tahu kalau izin toko modern tidak ada di Lampung Tengah, awalnya pendirian toko kami karena mengikuti perkembangan zaman. Tapi jika diminta untuk mengikuti peraturan daerah yang ada kami bersama pemilik toko retail asli Lampung Tengah siap melaksanakannya,” tutur Listiyawan.(*)