Banjir Yang Dipelihara
RUBRIK,METRO – Banjir di Hadimulyo Barat, Kota Metro, bukan sekadar bencana musiman. Ia adalah hasil dari rangkaian keputusan yang diambil, diabaikan, dan tidak pernah diselesaikan.
DPRD Kota Metro melalui Roma Doni Yunanto menyebut penanganan banjir tidak terencana dengan baik, hal itu tertuang dalam Sidang Paripurna Rekomendasi DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro. Kamis,(20/04).
“persoalannya bukan lagi sekadar perencanaan yang lemah, melainkan kegagalan kolektif dalam mengelola ruang, proyek, dan tanggung jawab.”tandasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan, banjir mulai muncul sejak kawasan resapan berubah menjadi permukiman pada. Ini bukan kejadian alamiah, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan tata ruang yang longgar. Ketika lahan menyerap air digantikan beton, air pasti mencari jalannya sendiri dan rumah warga menjadi korbannya.
Seperti persoalan di salahsatu drainase di Jl. Lukman Tanjung Hadimulyo yang dikerjakan beberapa tahun lalu. Alih-alih memperbaiki, proyek drainase yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro itu malah mempersempit saluran. Konstruksi menggunakan cakar ayam yang dipasang untuk menopang penutup drainase malah berubah fungsi dari solusi menjadi penghambat.
Di titik ini, sulit menyebutnya sekadar kesalahan teknis. Ketika desain memperburuk aliran air, ketika dampaknya langsung merendam puluhan rumah, maka pertanyaannya bukan hanya apa yang salah, tapi siapa yang bertanggung jawab.
Warga sudah menyampaikan keluhan. Rekomendasi pembongkaran, bahkan pernah disampaikan oleh Walikota Sebelumnya . Namun tidak dijalankan oleh dinas terkait.
Seperti halnya yang diutarakan oleh Talman salah satu Ketua RT yang membenarkan keluhan warga setempat. Menurutnya adanya drainase yang terbuat dengan penyanggah cakar ayam malah menjadi masalah baru jika hujan.”kami sudah mengusulkan untuk di pugar saja karena menghambat laju air akibat sampah yang tersangkut dan menumpuk,*tegas Talman.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya tekanan dari oknum aparat dalam proyek tersebut. Jika benar, maka persoalan ini keluar dari ranah tata kota dan masuk ke wilayah yang lebih serius.
Sementara itu, pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum kala itu Sri Mulyani menyebut bahwa dia sebagai pelaksana bukan perencana,”saya luruskan dulu pekerjaan itu usulan warga melalui lurah,saya selaku PPK hanya melaksanakan saja.”terangnya.
Hal itu justru membuka pertanyaan baru. Warga yang mana? Melalui mekanisme apa? Dan mengapa permintaan itu bisa mengalahkan logika teknis?
Di sinilah terlihat pola klasik birokrasi ketika proyek bermasalah, tanggung jawab menguap. Perencana tidak jelas, pelaksana merasa hanya menjalankan, dan keputusan akhirnya tidak bisa ditelusuri.
Akibatnya nyata banjir tidak hanya terjadi, tetapi dibiarkan berulang.
Karena itu, solusi tidak bisa lagi bersifat tambal sulam. Membongkar satu titik tanpa membenahi sistem hanya akan memindahkan genangan ke tempat lain.
Pemerintah Kota Metro harus berani mengubah pendekatan. Perencanaan berbasis kawasan menjadi keharusan, bukan pilihan.
Drainase harus diperlakukan sebagai satu sistem dari hulu ke hilir, bukan proyek-proyek terpisah. Dan yang tak kalah penting, harus ada satu kendali yang memastikan semua dinas bekerja dalam arah yang sama.
Kini, bola ada di tangan Wali Kota Metro saat ini Bambang Iman Santoso. Tantangannya bukan hanya membongkar konstruksi yang bermasalah, tetapi memutus siklus kebijakan setengah jadi dan proyek tanpa akuntabilitas.
Sebab jika tidak, banjir di Hadimulyo Barat bukan hanya akan terus terjadi tetapi akan terus dipelihara.(red)
