Dewan Soroti Kenaikan Retribusi Sampah oleh DLH
METRO – Kenaikan harga retribusi langganan sampah bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Metro.
Kenaikan harga langganan sampah tersebut dinilai masyarakat sepihak. Dan membuat masyarakat enggan membayar biaya langganan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Metro, Zas Dianur Wahid dari Fraksi PKS menilai. Dinas Lingkungan Hidup kurang meningkatkan promosi pelayanan.
“Seharusnya dinas terkait memperluas tebarkan pelayanan secara maksimal sehingga jumlah pelanggan pelayanan sampah meningkat yang secara otomatis pendapatan restribusi bisa tercapai,” katanya saat dihubungi via Whatsapp, Minggu (31/3/2019).
Menurut Zas Dianur Wahid, jadi tidak hanya dengan mudah hanya dengan menaikkan restribusi saja. Namun harus dilakukan promosi pelayanan, sehingga pelanggan bertambah.
Diberitakan sebelumnya.
Tagihan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, ke sejumlah pelanggan di Kota Metro mengalami kenaikan.
Hal tersebut membuat sejumlah pelanggan baik itu rumah tangga atau usaha kelontongan menjerit. Dan mengaku keberatan dengan tagihan tersebut.
Dari data yang dihimpun media ini, tagihan tersebut mencapai kenaikan hingga 300 persen bahkan lebih. Namun, sayangnya belum ada sosialisasi terhadap kenaikan tersebut.
Arif pemilik warung Harmoni mengatakan, bahwasannya tagihan bulan ini adalah sebesar Rp 125 ribu padahal bulan bulan sebelumnya adalah Rp 50 ribu.
Rustam salah satu warga Metro Timur mengatakan, bahwasannya ada tagihan yang sebelumnya hanya sebesar Rp 100 ribu mencapai Rp 3 juta rupiah. “Ada saya dapat info tadi, ada yang sampe tiga juta sebelumnya Rp 100 ribu,” katanya.
Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan tersebut karena belum ada pemberitahuan ataupun sosialisasi dari dinas sebelumnya.
Dan diduga ada oknum atau orang yang bermain terhadap penagihan tersebut.
Rudin Kasi Data Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro menjelaskan, bahwa memang ada kenaikan tagihan tahun ini.
Menurut Rudin kenaikan tersebut mengikuti Perda Kota Metro nomor 03 tahun 2012.
Menurut Rudin masih banyak masyarakat yang membayar jauh di bawah harga perda yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini diharapkan sesuai dengan Perda.
Kenaikan tersebut juga dikarenakan pada tahun ini Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan menyetorkan uang tagihan sampah sebesar Rp 1,1 miliar ke Dispenda Metro untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Metro yang saat ini berganti nama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, itu juga meningkatkan target setoran dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2018 tagihan yang disetorkan ke BPPRD tercapai Rp 1 miliar 17 juta. Dari asistensi kita (dinas lingkungan hidup) sebesar Rp 900 juta, tapi tahun ini ditargetkan Rp 1,1 Miliar,” kata Rudin.
Rudin sudah menyampaikan ke kepala dinas bahwa nantinya pasti ada yang keberatan bila tagihan tersebut diterapkan sesuai perda.
“Kalau ada pihak yang memohon keringanan bisa diberikan dengan melihat kondisi konsumen,” katanya.
Dari data yang dihimpun, saat ini total konsumen langganan sampah adalah sebesar 3560 lokasi dan dikurangi fasilitas umum.
Kenaikan sepihak untuk memenuhi kebutuhan PAD tersebut dinilai dadakan. Dan Dinas Lingkungan Hidup Metro menjadi alat, pemenuhan PAD Kota Metro secara dadakan. (YUSUF)