Kuasa Hukum Warga Bandarjaya Timur Bantah Minta Paksa Sukses Fee Perkara Jalan Tol

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Tim kuasa hukum masyarakat yang lahannya dipakai proyek Jalan Tol Trans Sumatera membantah isu pemotongan ganti rugi lahan bagi warga Kelurahan Bandarjaya Timur. Pasalnya, masyarakat dan tim kuasa hukum telah menyepakati besaran fee yang akan diberikan jika pembebasan lahan JTTS milik warga bisa gol dan sesuai dengan tuntutan.

Berdasarkan isu yang beredar, oknum pelaku pemotongan berinisial HR. Kuasa Hukum Kelurahan Bandar Jaya Timur Wahrul Fauzi Silalahi didampingi rekannya M Yunus mengatakan, pihak tim pengacara tidak pernah melakukan pungli dan bahkan sampai mengancam warga sebagai mana yang diberitakan oleh media massa.

“Kami tegaskan tidak ada yang namanya pungli. Tim pengacara hanya meminta imbalan (sukses fee) dengan nilai Rp 5.000 hingga Rp 12 ribu, tergantung luas lahan yang akan dibangun JTTS. Besaran fee ini pun sudah disepakati bersama pada September 2015 lalu,” terangnya, Selasa (18/10/2016).

Wahrul menegaskan, tim pengacara sudah sepakat dalam penetapan sukses fee bahwa besarannya tidak membebankan warga karena uang yang diberikan pemerintah nantinya akan digunakan kembali untuk mencari lahan baru untuk tempat tinggal atau yang lainnya.

“Adanya warga yang menolak untuk dilakukan pemotongan adalah hal yang wajar dan tim pengacara tidak pernah memaksa warga harus mengeluarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya,” bebernya.

Dikatakannya, adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwa jika tidak memberi tim pengacara sejumlah uang maka besaran dana ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan akan hangus.

“Ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat adalah besaran ganti rugi yang telah diputuskan di pengadilan negeri, sedangkan untuk besaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh BPN di tahun 2015 tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Sementara itu, menyikapi persoalan satu warga yang mengatasnamakan semua warga, Ali yang mewakili semua warga Bandar Jaya Timur angkat bicara.

Ia menegaskan, hanya satu orang yang menolak besaran dana sukses fee yang telah ditetapkan dan disepakati oleh warga dan tim pengacara. Sedangkan semua orang di Kelurahan Bandarjaya  Timur tidak ada keberatan sedikitpun.

Ia menambahkan, tim pengacara sudah melakukan segala hal dan selama hampir setahun telah mengurus masalah tuntutan warga terkait JTTS. “Jika warga dibebankan besaran sukses fee mulai dari Rp 6.000 hingga Rp 12 ribu itu tidak akan menjadi masalah besar, karena pada putusan pengadilan negeri besaran ganti rugi masyarakat naik 2-3 kali lipat,” ujarnya.

Kepala Kampung (Kakam) Banjar Jaya Timur Zaenal menekankan, persoalan kecil yang terjadi akibat fitnah pungli yang dilakukan jangan sampai menimbulkan keributan di Kelurahan Bandarjaya Timur.

“Diharapkan kepada masyarakat agar memberikan pengertian dan arahan kepada warga yang menolak yaitu HR, untuk tidak memperkeruh suasana. Sesuai arahan dari tim pengacara, jika tidak setuju tidak ada paksaan untuk membayar,” katanya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lamteng Sumarsono, selaku perantara masyarakat dengan tim kuasa hukum membenarkan bahwa kesepakatan sukses fee dilakukan antara masyarakat dan kuasa hukum.

“Tidak ada paksaan dalam kesepakatan yang dilakukan. Fee sebenarnya dulu hanya minim sekali yakni Rp 2.500 karena dalam persidangan hingga sampai 20 kali persidangan makanya masyarakat sepakat menambah besarannya. Sebab, perjuangan para kuasa kukum dalam membela mereka (masyarakat) berlangsung hampir setahun,” pungkasnya.(*)