Walikota Metro Beri Jawaban Terkait Penyampaian LKPj 2018, Gedung MCC Dibangun Sesuai Target

0
594
Dewan Metro,DPRD Kota Metro
Wali Kota Metro Achmad Pairin dalam Sidang Patipurna DPRD DPRD Kota Metro
 RUBRIK, METRO – DPRD Kota Metro kembali menggelar Rapat Paripurna tentang Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Atas Penyampaian 4 Raperda Inisiatif DPRD, dan Jawaban Walikota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Atas Penyampaian LKPj Walikota Metro TA 2018, Kamis (29/3/2018).

Walikota Metro A Pairin dalam rapat menyampaikan jawaban Fraksi PAN, perwujudan visi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi lebih kepada secara holistik dan integratif.

Pendekatan inilah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat proses perencanaan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh satker sesuai dengan tupoksinya.

Pairin juga memberikan jawaban atas pembangunan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai yang merupakan jawaban terhadap Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PDIP.

Menurut Pairin, pembangunan fisik gedung Metro Convention Center (MCC) akan dimulai pada tahun 2018 ini, dan terkait keterlambatan pembangunan disebabkan kompleksnya proses perencanaan.

Dilakukannya redesign gedung agar ke depannya bangunan bisa memiliki ciri khas, atau menjadi salah satu ikon Kota Metro yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Insya Allah pembangunan bisa diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang terbaik, karena pembangunan akan diawasi oleh Tim TP4D,” papar Pairin.

Selanjutnya mengenai PAD yang merupakan jawaban terhadap Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDIP, Pairin menjelaskan, telah ada pengupayaan yang optimal melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan PAD.

Seperti pembentukan Satgas PBB di setiap kelurahan, pendataan objek/subjek pajak, validasi data piutang PBB se-Kota Metro, modernisasi pengelolaan pajak hotel, restoran, dan BPHTB.

Sementara jawaban terhadap Fraksi Golkar, bahwa pemanfaatan teknologi telah dilakukan oleh pemerintah dengan cara peningkatan pelayanan publik.

Salah satunya adalah melakukan E-Government di beberapa OPD seperti Bappeda, BPKAD, Dinas PM-PTSP, BPPRD, Dinas Kesehatan, RSUD AY, Dinas Dukcapil, dan Dinas Kominfo.

Lalu ada pemasangan wifi di seluruh kecamatan dan ruang-ruang publik, sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengetahui segala macam informasi di luar sana dengan pemanfaatan teknologi Wi-Fi tersebut.

Berikutnya jawaban terhadap Fraksi PDIP mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pairin mengatakan, pemerintah pada tahun 2019 telah mengajukan usulan pengembangan UMKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengembangan ini di antaranya pembangunan sentra kemasan, pemasaran, dan pengadaan sarana prasarana pembuatan produk UMKM.

“Untuk bidang pendidikan yang menyangkut banyaknya guru yang telah memasuki usia pensiun dan tidak berkualifikasi S-1, serta guru yang belum mengikuti PPG,  menjadi kendala untuk proses sertifikasi. Dasar inilah yang membuat kami mengacu pada guru baru untuk memenuhi persyaratan PPG, agar nantinya dapat bersertifikasi,” pungkas Pairin.

(rubrikmedia)

 

LEAVE A REPLY