Rakoor Pemutakhiran Data KPU Jelang Pilkada Serentak

PRINGSEWU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemutakhiran data pemilih yang berkualitas dalam Pilkada Serentak 2017 di Aula Hotel Regency kecamatan Gadingrejo, kabupaten Pringsewu, Senin (14/10).

Rakor KPU Lampung ini diikuti dari lima jajaran KPU kabupaten / kota penyelenggara Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2017 mendatang. Kelima KPU kabupaten / kota yang mengikut Rakor tersebut yakni Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat, dan Tulang Bawang.

Menurut Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, mengatakan bahwa rakor KPU ini untuk melakukan pencermatan pemutahiran data pemilih di 5 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017 mendatang.

“Karena, KPU mempunyai tanggung jawab untuk mengakomodir semua warga yang punya hak pilih bisa menyalurkan hak suara pada tanggal 15 Febuari 2017,”kata dia

Menurut dia, bahwa masing-masing KPU sebelumnya  sudah melaksanakan penetapan Daftar pemilih sementara (DPS).

“Kalau untuk seperti di kabupaten Pringsewu DPS sekitar 325 ribuan mata pilih, itupun masih ada sekitar 57 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik,”kata Nanang.

Karena lanjut Nanang, syarat untuk menjadi pemilih pada Pilkada Serentak 2017 nanti itu warga harus mempunya KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil.

“Oleh karena, itu kita undang 5 KPU kabupaten kota untuk memecahkan permasalah warga yang belum memiliki KTP Elektronik,”terangnya.

Dijelaskan dia, Rakor KPU akan melakukan pencermatan misalnya di 5 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada di Provinsi Lampung masih ada jumlah sekitar 197 ribu warga belum memiliki KTP elektronik. Rincian diantaranya 5 kabupaten itu yakni Pringsewu 57 ribu,  Lampung Barat 42 ribu, Tulang Bawang 58 ribu, Mesuji 14 ribu dan kabupaten Tulang Bawang Barat 26 ribu.

“Sekian warga itu sudah ada yang terdaftar didata. Dari sekian itu nanti akan dicek kerjasama dengan Disdukcapil berapa sebenarnya warga yang belum memiliki e-KTP,”ucapnya.

Ditegaskan Nanang, bahwa target KPU terkait permasalah warga yang belum memiliki e-KTP sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di mulai tanggal 30 November sampai tanggal 6 Desember 2017 bisa diselesaikan.

“Insya allah mudah-mudahan sebelum penentapan DPT bisa diselesaikan. Karena, tanggal 17 November kita juga ada Rakor KPU seluruh indonesia di Bandung. Biasa kalau Rakor itu kemungkinan akan ada solusi yang sudah dikeluarkan dibahas KPU RI untuk menyelesaikan masalah terkait warga yang belum memiliki e-KTP ini,”pungkasnya.(Fid)