Pemprov DKI akan Cabut Izin Praktek Lembaga Kesehatan Jika Terbukti Jual Beli Surat Bebas Covid-19

0
1220
Surat Izin Bebas Covid Palsu, sanksi untuk rumah sakit yang jual surat bebas covid palsu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Sudinkes di 5 wilayah DKI Jakarta
surat bebas covid-19 oalsu yang beredar di sebuah aplikasi belanja online / sumber: investing.com

RUBRIK, JAKARTA – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Weningtyas mengatakan dengan tegas bahwa baik klinik ataupun rumah sakit yang terbukti menjual surat bebas Covid-19 palsu akan dikenakan sanksi. Selain itu ia juga tak segan akan membawa ke jalur hukum jika ditemukan adanya kegiatan jual beli surat bebas Covid-19.

Mengutip Merdeka.com, Ia mengatakan bahwa sebagai contoh Pemenkes 9/124 Tentang Klinik telah disebutkan sejumlah telah disebutkan sejumlah sanksi yang bakal diberikan kepada klinik yang terbukti melanggar aturan, salah satunya adalah menjual surat bebas Covid-19 palsu. Ia menyebutkan bahwa sanksi bisa berupa pencabutan izin praktek.

“Ya ada pastikan itu sesuai dengan Pemenkas 9 tentang klinik juga ada. Ada pasalnya tentang sanksi. Dari mulai administrasi sampai dengan pencabutan izin. Kalau ditemukan dibawa ke ranah hukum saja,” kata Weningtyas, Senin (18/5).

Weningtyas juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan surat bebas Covid-19, melainkan keterangan kewaspadaan kesehatan. Sejauh ini pun pihaknya belum menemukan adanya kegiatan jual beli surat bebas Covid-19 di daerah Jakarta. Ia berharap agar kegiatan illegal tersebut tidak terjadi.

“Ya kalau soal itu kan jadi criminal. Kalau di kamu sudah mengeluarkan bukan surat bebas covid, tapi keterangan kewaspadaan kesehatan. Jadi dilakukan di RS-RS Jakarta,” jelas Weningtyas.

“Kalau yang viral kemarin itu dari pihak rumah sakit juga tidak pernah mengaku dan juga enggak kenal sama penjual atau providernya. Tidak merasa kerjasama,” lanjut dia.

Selain itu untuk wilayah DKI Jakarta, Weningtyas mengatakan bahwa telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya. Pengawasan menjadi tanggungjawab Sudinkes yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

“Itu adanya di Sudinkes. Di 5 wilayah. Mereka melakukan pengawasan mungkin enggak langsung jalan ke setiap rumah sakit, tapi mereka punya grup yang sangat efektif di situ bagaimana aturannya. Dan kemudian dikoordinasikan. Pokoknya dilakukan oleh Sudin,” ujar Weningtyas. (dw/us)

LEAVE A REPLY