Ganti Rugi Lahan Bendungan Senilai Harga Martabak, Warga Pekon Bumiratu Gelar Unjuk Rasa

0
2239
Bendungan Way Sekampung,Pagelaran,Pringsewu
Puluhan warga pekon Bumiratu berunjuk rasa di lokasi lahan yang akan dijadikan bendungan
RUBRIK, PRINGSEWU – Puluhan warga Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu melakukan unjuk rasa, di Kompleks​ Proyek Bendungan Way Sekampung, Kamis (15/6/2017).

Warga yang berunjukrasa merupakan warga yang tanahnya terkena dampak proyek nasional pembangunan Bendungan Way Sekampung.

Dari pantauan rubrikmedia.com, warga menolak pembayaran ganti rugi yang dinilai tidak sesuai. Namun, pihak pengadilan Negeri Kota Agung tetap bersikukuh melakukan penyitaan.

Perwakilan massa Parman, mengatakan bahwa sebenarnya sangat mendukung program pembangunan proyek bendungan Way Sekampung yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurutnya pembangunan tersebut tentunya mempunyai tujuan menyejahterakan masyarakat.

“Namun ternyata dalam proses ganti layak atas tanah kami yang terkena dampak pembangunan proyek bendungan tidaklah sesuai, justru kami malah mendapatkan ganti yang terbilang rugi,” ungkap Parman.

Dia melanjutkan, dalam setiap pertemuan yang telah dilaksanakan beberapa kali, warga tidak pernah diajak membicarakan secara rinci berapa sesungguhnya nilai tanah serta tanam tumbuh yang ada di atasnya.

“Saat pertemuan kami dibagi sebuah amplop agar dibawa pulang dan diminta agar dibuka di rumah. Setelah dibuka di rumah ternyata di dalamnya ada sebuah kopelan yang menerangkan nomor urut tanah kami, Iuas dan nilai ganti layak secara keseluruhan,” katanya.

Dilanjutkannya, tidak ada rincian berapa nilai tanah dan tanam tumbuhnya. Sehingga nilai ganti tanah dan tanam tumbuh yang diberikan pada pihaknya dinilai sangat merugikan.

“Mungkin bila ada rinciannya tanah kami dihargai lebih murah dari satu loyang martabak. Untuk itu kami menolak penetapan sita tanah kami yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam suratnya Nomor w9-U10/570/ HK.02/Vl/2017,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Parman menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta Pengadilan Negeri Kota Agung tidak melakukan sita terhadap tanah mereka karena proses gugatan yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri atas ganti layak tanah serta tanam tumbuh mereka masih berjalan dan belum selesai hingga kini.

Kedua, meminta kepada majelis hakim untuk memperhatikan nasib mereka yang sedang mencari keadilan, sebab mereka percaya bahwa satu-satunya lembaga yang menjadi harapan mereka untuk mencari keadilan adalah Iembaga peradilan.

Ketiga, mereka mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib mereka.

Kepala Pekon Bumiratu Ismali mengatakan, tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sebanyak 17 bidang milik 11 warga. Terkait detail dan besarnya nilai ganti rugi dan luas wilayah dirinya tidak mengetahui secara pasti.

“Saya dilantik sebagai kepala pekon pertengahan 2016, jadi terkait nominal besaran harga dan lainnya kami kurang mengetahui. Karena sewaktu pembebasan lahan, dilakukan oleh kepala pekon sebelumnya,” ujar Ismali.

Sementara itu, dari perwakilan Pengadilan Negeri Kota Agung yang sempat datang di area proyek tersebut enggan berkomentar terkait penyitaan tanah warga. Pihaknya menyarankan kepada awak media untuk langsung menemui pimpinan di kantor Pengadilan Negeri Kota Agung.(fid)

LEAVE A REPLY