DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna LKPj Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2017

0
47
Junaidi, Lampung Tengah, DPRD Lamteng
Anggota DPRD Lampung Tengah

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Penyampaian Pidato Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2017, Senin (9/4/2018).

Rapat Paripurna LKPj ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPj kepada DPRD.

Dewan Lampung Tengah, LKPJ Lamteng
Pimpinan Sidang Paripurna LKPJ Bupati Lampung Tengah

Pelaksana tugas Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto pun membacakan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2017 di depan Ketua DPRD Lamteng Ahmad Junaidi Sunardi yang didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito dan para anggota DPRD serta Sekretaris Dewan Lamteng Syamsi Rolly.

Nampak hadir pula Sekretaris Daerah Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemkab Lamteng, para Kepala Dinas, Badan dan Bagian, serta Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Plt Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto dalam laporan pertanggungjawabannya menyampaikan bahwa arah kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2021, dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam berbagai misi, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun.

Loekman menjelaskan, bahwa anggaran Belanja Tidak Langsung Pemkab Lamteng sebesar Rp 1,46 triliun lebih digunakan untuk belanja gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi dan desa, serta belanja tak terduga.

“Untuk belanja Langsung kita (Pemkab Lamteng) sebesar Rp 1,05 triliun lebih yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pembiayaan daerah,” terang Loekman.

Ia menerangkan, sisi penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 197,62 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 197,65 miliar lebih.

Realisasi tersebut berasal dari SlLPA Tahun Anggaran 2016 dan penerimaan kembali investasi nonpermanen.

“Sisi pengeluaran pembiayaan tidak terdapat pengeluaran. Penyelenggaraan urusan desentralisasi secara umum dan telah dilaksanakan secara optimal baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung pengembangan sektor pertanian. Secara umum, hasil pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya jalan dapat dilihat dari kondisi jalan baik yang mencapai 67,6 persen.

“Kami menyadari masih banyak jalan yang belum bisa kita tangani, sehingga masih terdapat jalan yang rusak. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk mengupayakan perbaikan guna meningkatkan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun Anggaran 2018,” ujarnya.

Loekman mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380,45 miliar untuk dana alokasi kampung, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kemasyarakataan.

“Besar harapan kami dengan adanya dana alokasi kampung dapat mendorong peran serta masyarakat Lampung Tengah. Sehingga dapat terwujudnya kampung yang sejahtera,” tutur Loekman.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi Sunardi mengatakan, dengan telah dibacakannya LKPj Bupati tahun anggaran tahun 2017 maka pihak dewan membentuk pansus membahas laporan pertanggunganjawaban tersebut.

”Setelah dibacakannya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017 oleh Plt Bupati Loekman Djoyosoemarto ini maka selanjutnya DPRD Lampung Tengah akan segera membentuk Panitia Khusus dan akan segera membahas laporan tersebut,” ujar Junaidi.

Junaidi pun meminta pemerintah daerah untuk tahun ini memprioritaskan pembangunan pada pendidikan berupa pencegahan anak jangan sampai putus sekolah mulai SD, SMP, dan SMA.

“Prioritas lainnya program membantu warga miskin, untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2018, jika itu dilaksanakan Insya Allah Lampung Tengah akan sejahtera,” pungkasnya.(Adv)

LEAVE A REPLY