DPRD dan Pemkab Lamteng Sahkan APBD Perubahan 2017, Pendapatan Daerah Naik Rp 171,540 Miliar 

0
636

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) telah mengetuk palu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lampung Tengah 2017.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Tengah tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017, dan laporan hasil Reses Anggota DPRD Lamteng tahap I dan II Tahun 2017 di gedung DPRD setempat, Jumat (29/9/2017).IMG_20171003_073909_517

Dalam paripurna hadir Bupati Lamteng Mustafa dan Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekda Edi Erlansyah serta jajaran kepala dinas, Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi, Wakil Ketua J Natalis Sinaga, Wakil Ketua Riagus Ria, Wakil Ketua  Joni Hardito, dan 45 anggota DPRD Lamteng.

 

Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, bahwa dengan telah dihadiri 45 anggota dari 50 anggota DPRD, setiap keputusan yang diambil dan disetujui telah sah.

 

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lamteng Dedi D Saputra dalam rapat paripurna menyampaikan, perubahan APBD 2017 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran yang telah ditetapkan semula. Hal ini terjadi karena beberapa faktor.

 

“Dimana ini terjadi akibat penurunan dana alokasi umum (DAU), kenaikan dana alokasi khusus, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, terlampauinya pendapatan daerah, perubahan dan pergeseran belanja daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan daerah,” terangnya.

 

Ia mengatakan, hasil pembahasan rancangan APBD-P 2017 untuk pendapatan daerah mengalami kenaikan. Di mana pendapatan daerah Kabupaten Lamteng meningkat Rp 171,540 miliar lebih atau 6,99 persen dari Rp 2,283 triliun lebih menjadi Rp 2,454 triliun lebih.

 

Pendapatan daerah ini, hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamteng, yang semula di anggaran sebesar Rp 126,1 miliar lebih dan diusulkan naik menjadi Rp 135 miliar lebih. Setelah dilakukan pembahasan disepakati bersama meningkat menjadi Rp 289,80 miliar lebih.

 

Jadi total PAD naik sebesar Rp 171,45 miliar lebih atau 56,48 persen, yang bersumber dari Dana BOS pendidikan sebesar Rp 149 miliar. Pajak daerah yang bersumber dari PBB dan pajak penerangan jalan, serta retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.

 

“Harapan kami ke depan ini bisa lebih ditingkatkan. Karena banyak potensi yang belum tergali antara lain, dari piutang tunggakan PBB, Timbangan (TERRA) banyak yang tidak pas/rusak, parkir dan NJOP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga tanah. Untuk itu perlu diadakan revisi terkait NJOP,” bebernya.

 

Sementara itu, dana perimbangan juga meningkat sebesar Rp 7,8 miliar lebih atau 0,44 persen dari Rp 1,78 triliun lebih menjadi Rp 1,79 triliun lebih. Kenaikan ini terjadi akibat dana DAK dan penurunan dana DAU. Kenaikan dana DAK sebesar Rp 31,433 miliar lebih atau 7,58 persen dari Rp 382,142 miliar menjadi Rp 414,57 miliar lebih.

Penurunan dana DAU sebesar Rp 23,561 miliar atau 79 persen dari Rp 1,341 triliun menjadi Rp 1,317 triliun lebih.

“Harapan kami ke depan SKPD terkait lebih meningkatkan koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat sehingga bantuan keuangan dan dana DAU/DAK lebih meningkat. Hal ini akan mengurangi beban belanja pembangunan daerah,” jelasnya.

Selain itu, belanja daerah meningkat sebesar Rp 100,437 miliar lebih atau 4,02 persen dari Rp 2,397 triliun lebih menjadi Rp 2, 652 triliun lebih. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp 6,089 miliar, atau 0,41 persen dari 1,486 triliun menjadi Rp 1,482 triliun lebih.

LEAVE A REPLY